Perkembangan tren pasar halal di ranah global kini semakin meningkat tajam. Dunia usaha baik kecil maupun besar mau tidak mau harus mengikuti tren ini. Tren wisata halal yang mendunia menuntut adanya produk-produk khususnya dalam bidang pangan terjamin aspek, kesehatan, higienis atau dalam bahasa lain terjamin kehalalanya. Oleh karena itu, mengetahui 11 kriteria sistem jaminan halal menjadi penting.

Hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa sertifikasi halal menjadi penting untuk dilakukan. Untuk itu, sebagai pelaku industri, sebelum memulai mendaftarkan usahanya untuk memperoleh sertifikat halal, penting untuk memahami syarat dan prosedurnya terlebih dahulu. Selain itu, pelaku industri juga harus memahami 11 Kriteria Sistem Jaminan Halal sebelum ia melakukan pendaftaran.

Apa itu Sertifikasi Halal?

Sebelum membahas mengenai dua topik di atas, terlebih dahulu mari kita pahami apa itu sertifikasi halal.  Sertifikasi halal merupakan proses audit terhadap produk yang dimiliki perusahaan tertentu untuk mendapatkan sertifikat halal. Sertifikat halal sendiri dimaknai sebagai dokumen bukti atas diakuinya suatu produk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang didasarkan atas fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Apa itu Sistem Jaminan Halal?

Setelah mengetahui apa itu sertifikasi halal, hal berikutnya yang perlu Anda ketahui adalah mengenai sistem jaminan halal. Sistem jaminan halal sendiri merupakan sistem yang terdiri serangkaian atas prosedur dan kriteria tertentu bagi perusahaan dengan tujuan menjamin kesinambungan atas proses produksi yang dilakukan perusahaan yang telah mendapatkan sertifikasi halal agar tetap sesuai dengan kriteria halal. Sistem jaminan halal sendiri merupakan sistem yang mengeksplorasi, mengelaborasi, mengakomodasi, dan mengintegrasikan serangkaian konsep halal dalam syariat islam dalam bentuk yang lebih prosedural dan terencana untuk menilai apakah suatu produk benar-benar telah memenuhi unsur kehalalan atau belum.

Jadi sederhananya, sistem jaminan halal adalah alat yang digunakan untuk mengukur apakah proses produksi yang telah dilakukan perusahaan telah sesuai standar halal.

Prinsip Sistem Jaminan Halal

Setelah mengetahui apa itu sistem jaminan halal, hal berikutnya yang perlu Anda ketahui adalah prinsip-prinsip dan manfaat dari sistem jaminan halal itu sendiri.

Terdapat 11 prinsip dalam sistem jaminan halal, adapun secara detail prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Maqashid al-Syariah

Prinsip ini mengandung makna bahwa dilaksanakannya sistem jaminan halal khususnya di Indonesia merupakan upaya pemerintah menjaga dan memelihara 5 prinsip utama tujuan syariat yakni agama, akal, jiwa, harta dan keturunan.

2. Jujur

Mengandung maksud bahwa perusahaan harus secara jujur menjelaskan detail produknya mulai dari bahan hingga proses produksi dalam rangka memperoleh jaminan halal. Selain itu prinsip ini juga mengandung makna bahwa perusahaan harus senantiasa jujur dalam menerapkan pedoman manual SJH.

3. Kepercayaan

Badan penyelenggara jaminan produk halal senantiasa percaya secara penuh kepada perusahaan untuk menyusun buku pedoman SJH-nya sendiri.

4. Sistematis

Sistem jaminan halal yang diterapkan oleh perusahaan harus bersifat sistematis disertai dengan berbagai bukti lampiran atas pelaksanaan manual halal yang telah dilakukan.

5. Sosialisasi

Sosialisasi ini merupakan tanggung jawab perusahaan, sosialisasi harus dilakukan secara top-down dan memperoleh feedback dari bawahan mengenai manual halal yang telah disusun.

6. Keterlibatan Key Person

Key person ini adalah mereka yang memiliki pengaruh langsung terhadap jajaran manajemen di bawahnya. Dalam hal ini perusahaan harus melibatkan orang-orang tersebut.

7. Komitmen

Tanpa komitmen dari para top manajemen, SJH tidak akan dapat diterapkan. Bentuk komitmen ini adalah berupa kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak manajemen perusahaan.

8. Pelimpahan Wewenang

Bentuk selanjutnya dari prinsip sistem jaminan halal adalah adanya pelimpahan wewenang atas proses produksi halal yang dilakukan perusahaan kepada auditor internal.

9. Bukti

Setiap pelaksanaan atas sistem jaminan halal haruslah disertai bukti yang dapat ditelusuri oleh semua pihak yang berkepentingan.

10. Absolut

Salah satu prinsip sistem jaminan halal adalah absolut artinya bahwa bahan yang digunakan bersifat absolut status kehalalannya. SJH tidak mengenal barang berkualitas rendah, sedang dan tinggi.

11. Spesifik

Sistem jaminan halal yang diterapkan haruslah spesifik baik dari segi bahan maupun proses produksinya. Hal ini berarti bahwa dalam setiap bahan harus ada kode spesifik tertentu yang menunjukkan status kehalalannya.

Manfaat Sistem Jaminan Halal

Secara keseluruhan manfaat jaminan halal ini kian hari kian berkembang, sehingga untuk mengidentifikasi manfaatnya diperlukan pendalaman lebih lanjut. Bila kita merujuk pada beberapa pedoman sistem jaminan halal yang ada, setidaknya terdapat 5 (lima) manfaat dalam SJH ini, yakni sebagai berikut:

1. Menjamin Kehalalan Produk

Tentu manfaat ini sudah jelas bisa Anda ketahui. Akan tetapi hal penting dari jaminan kehalalan produk ini adalah masa berlakunya sertifikat halal yang dipegang. Artinya, jaminan kehalalan produk ini hanya berlaku sesuai masa berlakunya sertifikat halal yang dimiliki perusahaan. Bila belum diperbaharui, maka kehalalan produk patut dipertanyakan.

2. Kesadaran Perusahaan Akan Produk Halal

Sistem jaminan halal ini mendidik perusahaan untuk semakin sadar bahwa memproduksi sesuatu yang memenuhi unsur kehalalan adalah hal yang mutlak harus dilakukan. Selain akan meningkatkan kepercayaan konsumen, ini juga bentuk kepedulian perusahaan terhadap generasi bangsa.

3. Jaminan Bagi Masyarakat

Tentu dengan adanya label halal dalam suatu produk masyarakat tidak akan bertanya-tanya lagi, apakah sesuatu yang ia konsumsi benar-benar halal atau tidak. Mereka menjadi yakin dan hati semakin tentram.

4. Mencegah Kasus Produk Non-Halal

Salah satu alasan diberlakukannya sistem jaminan halal ini tidak lain karena banyaknya kasus makanan yang dicampur dengan bahan-bahan non-halal, seperti bangkai dan obat kimia lainnya. JPH merupakan bentuk pencegahan terhadap kasus-kasus semacam ini agar tidak terulang lagi.

5. Mendapatkan Reward

Tentu tujuan perusahaan adalah untuk mendapatkan untung. Nah, dengan adanya JPH ini terbukti telah mampu meningkatkan penjualan bahkan hingga ranah persaingan global.

11 Kriteria Sistem Jaminan Halal

Di atas telah disinggung bahwa pelaku usaha jika ingin produknya mendapatkan sertifikat halal, minimal harus telah menerapkan kriteria sistem jaminan halal dalam operasional perusahaan. Lalu apa saja kriteria ini? Berikut penjelasannya:

1. Kebijakan Halal

Kebijakan halal ini bukan berarti kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, kebijakan ini melainkan bentuk konkrit dari komitmen pihak top manajemen suatu perusahaan untuk menerapkan sistem jaminan halal pada perusahaannya. Sesuai dengan prinsip sosialisasi, kebijakan halal harus diinformasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk partner bisnis di luar perusahaan.

2. Tim Manajemen Halal

Tim ini bertugas melakukan audit terhadap segala proses pelaksanaan kebijakan halal yang dilakukan perusahaan. Dalam menentukan tim ini sebaiknya dipilih dari mereka yang memiliki kompetensi sama dengan produksi perusahaan, bila tidak terkadang ini justru menjadi hambatan tersendiri, akibat sering terjadi ketidaksepahaman mengenai bahan suatu produk.

3. Training dan Edukasi

Training ini terbagi menjadi dua kategori, yakni training eksternal yang dulu dilakukan dengan mengirim Tim Manajemen Halal untuk mengikuti pelatihan di LPPOM MUI. Kedua, training internal yakni pelatihan SOP JPH kepada jajaran manajemen dan key person , kemudian berlanjut ke seluruh karyawan. Termasuk juga pelatihan terhadap seluruh hal mengenai perusahaan.

4. Bahan

Maksud dari bahan ini adalah bahwa bahan baku yang digunakan dalam produksi adalah yang jelas kehalalannya. Umumnya ini dibuktikan dengan dokumen tertentu. Bahan ini bukan hanya yang berkategori aktif, melainkan juga termasuk bahan pengisi lainnya.

5. Produk

Produk yang dimiliki perusahaan dilarang untuk menggunakan nama yang sensitif secara syariat, terutama berkaitan dengan halal-haram. Selain itu, kecenderungan rasa dari produk sering menjadi kendala dari perusahaan. Misalnya, sari buah rasa bir. Tentu hal tersebut akan menyulitkan perusahaan sendiri.

6. Fasilitas Produksi

Dalam kriteria jaminan halal, fasilitas produksi juga menjadi indikator penting dalam menilai kehalalan suatu produk. Tempat penyimpanan bahan baku pun juga harus baik dan memang dapat menjaga kualitas bahan. Sebagai contoh, jika Anda menyimpan bahan kering dicampur dengan yang basah, maka ini juga akan mempengaruhi penilaian.

7. Prosedur Tertulis

Prosedur tertulis juga menjadi aspek penting dalam menentukan kriteria kehalalan produk yang dikeluarkan perusahaan. Prosedur ini mencangkup segala aktivitas mulai dari pembelian bahan hingga barang siap untuk didistribusikan. Jangan sampai Anda mencampur bahan yang belum memiliki sertifikat halal dengan bahan yang telah memiliki sertifikat halal. Ini justru akan menurunkan kualitas kehalalan produk Anda sendiri.

8. Ketelusuran

Maksud dari kriteria jaminan halal ini adalah bahwa Anda harus selalu melakukan pencatatan terhadap setiap jenis bahan dan alat yang digunakan dalam proses produksi. Cara membuatnya adalah dengan terlebih dahulu menandai/memberi kode pada bahan-bahan Anda, mencatatnya, kemudian menyiapkan sampel bahan untuk dinilai.

9. Penangan Produk Non-Conformance

Kadang Anda terpaksa harus menggunakan produk yang tidak jelas kriterianya, untuk hal ini Anda harus memiliki SOP yang jelas bagaimana mengelola produk semacam ini. Goal akhirnya adalah detail informasi bahan baku dari produk yang Anda gunakan untuk perusahaan Anda, sehingga dapat dinilai status kehalalannya.

10. Internal Audit

Melakukan audit internal secara rutin terhadap perusahaan Anda, dan kemudian secara periodik misalnya 6 bulan sekali melaporkan ke pihak yang menilai produk Anda akan menjadi nilai lebih terhadap sistem jaminan halal yang Anda terapkan.

11. Manajemen Review

Poin terakhir dalam sistem jaminan halal di Indonesia adalah adanya manajemen review. Prosedur ini dapat dilakukan setiap satu bulan sekali dengan mengundang top level manajemen dari perusahaan Anda. Kriteria ini sangat erat kaitannya dengan kebijakan halal yang telah dirumuskan di awal.

Demikianlah ulasan lengkap mengenai 11 kriteria sistem jaminan halal serta segala hal yang berkaitan dengan sertifikasi halal dan jaminan halal terhadap suatu produk.